Kontribusi Perempuan Sebagai Pilar Ekonomi, Negara-Negara OKI Dorong Pemberdayaan dan Kesiapan Kerja
Forum OKI di Kairo membahas peran perempuan dalam peningkatan ekonomi nasional, kesiapan kerja, serta pentingnya pelatihan dan akses pembiayaan.
BERITA MESIR


KAIRO — Peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi menjadi sorotan dalam Konferensi Internasional bertajuk “Optimalisasi Peran Wacana Keagamaan dan Media serta Dampaknya terhadap Perlindungan dan Penguatan Hak-Hak Perempuan di Negara-Negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)” yang diselenggarakan Al-Azhar bekerja sama dengan Dewan Nasional Perempuan Mesir dan Organisasi Pengembangan Perempuan.
Pada sesi kedua konferensi dengan tema “Kontribusi Perempuan terhadap Produk Domestik Bruto dan Persiapannya Memasuki Pasar Kerja”, para pembicara dari berbagai negara menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Mantan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Mesir, Hala El-Said, menyampaikan bahwa penguatan sistem pelatihan dan ketenagakerjaan perempuan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional. Menurutnya, perluasan partisipasi perempuan di pasar kerja berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan stereotip sosial dan keseimbangan peran keluarga. Ia menekankan pentingnya peran wacana keagamaan yang moderat dalam membangun pemahaman yang seimbang.
Sementara itu, Marian Qaldes, Direktur Eksekutif Pusat Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Keuangan Mesir, menyebut perempuan mencakup hampir separuh populasi dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto. Ia menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dapat mendongkrak produktivitas hingga 34 persen, sementara kesenjangan gender berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar. Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan nasional, termasuk Strategi Pemberdayaan Perempuan 2030, diarahkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam angkatan kerja.
Dari Afrika Barat, Nana Aisha, Duta Besar Niger untuk Mesir, mengungkapkan bahwa perempuan di negaranya mencapai 60 persen tenaga kerja nasional, namun masih menghadapi kendala serius di sektor pertanian dan industri akibat keterbatasan pelatihan, akses pembiayaan, serta kepemilikan lahan. Kondisi tersebut mendorong banyak perempuan bekerja di sektor informal. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan setara dengan memperkuat kapasitas negara secara keseluruhan.
Pengalaman serupa disampaikan Wajeeha Qamar, Menteri Negara Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Pakistan. Ia menuturkan keberhasilan Pakistan dalam mengubah perempuan dari penerima bantuan sosial menjadi pelaku usaha produktif melalui alokasi khusus kredit komersial. Menurutnya, pendekatan terpadu yang mencakup pendidikan, inklusi keuangan, perlindungan sosial, dan kepastian hukum menjadi kunci stabilitas ekonomi dan sosial.
Sementara itu, Peace Regis Mutuzo, Menteri Negara Urusan Gender dan Kebudayaan Uganda, menyampaikan bahwa representasi perempuan di negaranya telah mencapai 40 persen di parlemen dan 48 persen di tingkat pemerintahan lokal. Namun, ia menyoroti tantangan kesenjangan digital dan teknologi, khususnya bagi perempuan di bidang sains dan pekerjaan domestik tidak berbayar. Ia menekankan pentingnya peran media dan wacana keagamaan dalam mendorong pendidikan dan keterampilan masa depan bagi perempuan.
Dari kalangan akademisi, Prof. Heba Nassar dari Dewan Tertinggi Universitas Mesir menyerukan penutupan kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Ia mendorong kerja sama erat dengan sektor swasta, pembaruan data keterampilan secara berkala, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan berkelanjutan guna memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan yang nyata.
Konferensi ini digelar di bawah naungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan dihadiri Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, serta Ketua Dewan Nasional Perempuan Amal Ammar, dengan partisipasi perwakilan dari 57 negara anggota OKI. Forum ini menegaskan pentingnya peran wacana keagamaan dan media yang bertanggung jawab dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.
Sumber : Al Azhar Portal
